NIAS BARAT, SUMATERA UTARA — LINTASAN.TV — Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Nilai anggaran yang disebut mencapai Rp268.966.474.587 dipertanyakan oleh Koalisi Jurnalis dan Media Kontrol Sosial Nias Barat.
Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat disebut belum mendapat tanggapan.
Koalisi kemudian menerbitkan siaran pers kedua yang berisi desakan agar pengelolaan anggaran tersebut dibuka secara transparan dan dapat diketahui publik.
Menurut koalisi, konfirmasi telah disampaikan melalui pesan WhatsApp. Namun hingga siaran pers diterbitkan, belum ada jawaban atau klarifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
Dua Pos Anggaran Jadi Sorotan
Koalisi juga menyoroti sejumlah pos dalam anggaran Dinas Kesehatan. Salah satunya disebut berkaitan dengan realisasi anggaran kesehatan masyarakat sebesar Rp203.508.951.345.
Dua pos anggaran yang menjadi perhatian adalah:
1. Pengembangan Rumah Sakit — Rp150,33 Miliar
Anggaran pengembangan rumah sakit tercatat sebesar Rp150.333.651.090.
Koalisi mempertanyakan rumah sakit yang menjadi sasaran pengembangan, progres pekerjaan, realisasi anggaran, serta sisa anggaran pada kegiatan tersebut.
2. Pengadaan Alat Kesehatan — Rp21,73 Miliar
Pos lainnya adalah pengadaan alat kesehatan dengan anggaran Rp21.734.181.910.
Koalisi meminta Dinas Kesehatan menjelaskan jenis dan spesifikasi alat kesehatan yang dibeli, lokasi penyaluran, fasilitas kesehatan penerima, serta realisasi anggarannya.
Menurut koalisi, informasi tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat diawasi masyarakat.
Minta APH Lakukan Pemeriksaan
Koalisi Jurnalis dan Media Kontrol Sosial Nias Barat meminta aparat penegak hukum serta pemerintah terkait melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kami menyayangkan sikap Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat yang belum memberikan klarifikasi. Anggaran tersebut merupakan uang negara sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi publik,” ujar perwakilan koalisi dalam siaran persnya.
Koalisi juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan, termasuk kegiatan pengembangan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan.
Kepala Dinas dan Bupati Belum Beri Pernyataan
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan terkait anggaran tersebut.
Bupati Nias Barat juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai sorotan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan maupun klaim adanya teguran terhadap kepala dinas.
LINTASAN.TV tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat maupun Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk memberikan penjelasan mengenai data dan tudingan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
